Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

POJK 40/2024

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN
Bagian Kesatu — Bentuk Badan Hukum
Bagian Kedua — Kepemilikan
Bagian Ketiga — Permodalan
BAB III — PERIZINAN USAHA
BAB IV — KONVERSI DARI PENYELENGGARA KONVENSIONAL MENJADI PENYELENGGARA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
BAB V — UNIT USAHA SYARIAH
Bagian Kesatu — Pembentukan Unit Usaha Syariah
Bagian Kedua — Pemisahan UUS
Bagian Ketiga — Penutupan UUS
Bagian Keempat — Sanksi Administratif
BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu — Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Penilaian Kembali Pihak Utama
Bagian Kedua — Sertifikasi
Bagian Ketiga — Tenaga Kerja Bidang Teknologi Informasi
Bagian Keempat — Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Kelima — Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya
Bagian Keenam — Sanksi Administratif
BAB VII — PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENGAMBILALIHAN
BAB VIII — PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU DAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
BAB IX — PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN
BAB X — ASOSIASI
BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA
Bagian Kesatu — Pencabutan Izin Usaha
Bagian Kedua — Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Bagian Ketiga — Permohonan Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan Permintaan Sendiri
Bagian Keempat — Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara
Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi
Bagian Kelima Paragraf 1 — Pembubaran
Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Bagian Keenam — Sanksi Administratif
BAB XII — KEGIATAN USAHA
Bagian Kesatu — Kegiatan Usaha Penyelenggara
Bagian Kedua — Batas Maksimum Pendanaan
Bagian Ketiga — Pemberi Dana dan Penerima Dana
Bagian Keempat — Transparansi Penyelenggaraan Usaha
Bagian Kelima — Perjanjian LPBBTI
Bagian Keenam — Mitigasi Risiko oleh Penyelenggara
Bagian Ketujuh — Skor Kredit (Credit Scoring)
Bagian Kedelapan — Escrow Account, Virtual Account, Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya
Bagian Kesembilan — Tanda Tangan Elektronik
Bagian Kesepuluh — Penyertaan
Bagian Kesebelas — Kerja Sama
Bagian Keduabelas — Larangan
Bagian Ketigabelas — Sanksi Administratif
BAB XIII — SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN LPBBTI
Bagian Kesatu — Sistem Elektronik
Bagian Kedua — Rekam Jejak Audit
Bagian Ketiga — Sistem Pengamanan
Bagian Keempat — Akses dan Penggunaan Data Pribadi
Bagian Kelima — Jangka Waktu Data dan Penghapusan Data
Bagian Keenam — Sanksi Administratif
BAB XIV — TINGKAT KESEHATAN
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Permodalan
Bagian Ketiga — Kualitas Pendanaan
Bagian Keempat — Rentabilitas
Bagian Kelima — Likuiditas
Bagian Keenam — Manajemen
Bagian Ketujuh — Perhitungan Peringkat Komposit
Bagian Kedelapan — Sanksi Administratif
BAB XV — PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
BAB XVI — ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL
BAB XVII — STRATEGI ANTIFRAUD
BAB XVIII — PELAPORAN
Bagian Kesatu — Kantor Cabang
Bagian Kedua — Perubahan Nama dan Sistem Elektronik
Bagian Ketiga — Perubahan Alamat
Bagian Keempat — Perubahan Model Bisnis dan Sistem Operasi Gawai yang Digunakan pada Sistem Elektronik
Bagian Kelima — Laporan Data Transaksi Pendanaan
Bagian Keenam — Laporan Berkala dan Laporan Insidental
Bagian Ketujuh — Sanksi Administratif
BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA
Bagian Kesatu — Prinsip Tata Kelola
Bagian Kedua — Direksi
Bagian Ketiga — Dewan Komisaris
Bagian Keempat — Dewan Pengawas Syariah
Bagian Kelima — Rapat Umum Pemberi Dana
Bagian Keenam — Audit Internal
Bagian Ketujuh — Sanksi Administratif
BAB XX — MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARA
Bagian Kesatu — Penerapan Manajemen Risiko
Bagian Kedua — Sanksi Administratif
BAB XXI — PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS PENGAWASAN
Bagian Kesatu — Pengawasan
Bagian Kedua — Penetapan Status Pengawasan
Bagian Ketiga — Kriteria Status Pengawasan
Bagian Keempat — Tindak Lanjut Status Pengawasan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Status Pengawasan
BAB XXII — PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA DALAM JARINGAN
BAB XXIII — PEMILIK MANFAAT
BAB XXIV — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XXV — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXVI — KETENTUAN PENUTUP