BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Keduabelas — Larangan
Pasal 158
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;b. bertindak sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana;c. mewakili Pemberi Dana untuk melakukan Pendanaan dan/atau menyediakan fitur Pendanaan secara otomatis;d. memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Pemberi Dana;e. memberikan akses kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pemegang saham serta afiliasinya untuk bertindak sebagai Penerima Dana;f. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;g. menerbitkan surat utang;h. memiliki pinjaman;i. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;j. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;k. melakukan penawaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan;l. mengenakan biaya kepada Pengguna dan/atau masyarakat atas layanan pengaduan;m. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melanggar dan/atau menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan;n. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat;o. menggunakan pihak ketiga untuk mengelola dana dari Pemberi Dana; dan/ataup. melakukan praktik pemberian Pendanaan yang tergolong sebagai Pendanaan tidak sehat.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.