Pustaka Hukum

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

PENJAMINAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENYESUAIAN PIDANA

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

PERBANKAN

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

MAHKAMAH AGUNG

ADVOKAT

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

PERBANKAN SYARIAH

OTORITAS JASA KEUANGAN

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

HAK CIPTA

ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

RAHASIA DAGANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSEROAN TERBATAS

PERASURANSIAN

JAMINAN FIDUSIA

KEKUASAAN KEHAKIMAN

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA PENJAMIN

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

PENATALAKSANAAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan

PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Pelaporan dan Permintaan Data Transaksi Pendanaan oleh Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN

Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan

Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan

PENAHAPAN PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN TRANSAKSI PADA BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS DARI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KE OTORITAS JASA KEUANGAN

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

PENYELENGGARAAN BURSA MINERAL DAN KOMODITAS STRATEGIS

Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Perizinan Secara Elektronik di Sektor Jasa Keuangan

Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Pemeringkat Kredit Alternatif

Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

KONGLOMERASI KEUANGAN DAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN

Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

USAHA PERGADAIAN

Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

PERINTAH TERTULIS

PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI (BUY NOW PAY LATER)

Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri

Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat

Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Yang Memiliki Izin Usaha di Otoritas Jasa Keuangan

Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Syariah

Mekanisme Ruang Uji Coba dan Pengembangan Inovasi

Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pendaftaran Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

Perjanjian Baku

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana dan Laporan Realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan

Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Tata Cara Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Tata Cara Wawancara Atas Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus dan Calon Pengawas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris, dan/atau Penilai Independen sebagai Pemeriksa Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Nonoperasional

Penilaian Sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan

Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Keuangan, serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan

Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Rencana Bisnis Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital

Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

GAGASAN MENGANGGAP BURGERLIJK WETBOEK TIDAK SEBAGAI UNDANG-UNDANG

SURAT KUASA KHUSUS

Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten buiten Java en Madura)