Status regulasi Dicabut Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Dicabut oleh POJK 40 Tahun 2024 (Pasal 236). Pasal 118 POJK ini mencabut POJK 77/POJK.01/2016. Ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK 40/2024.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 40 Tahun 2024 (Pasal 236)
Status di JDIH
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — KELEMBAGAAN PENYELENGGARA LPBBTI Bagian Kesatu — Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan Bagian Kedua — Pemegang Saham Pengendali Bagian Ketiga — Perizinan Usaha Bagian Keempat — Konversi dari Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah Bagian Kelima — Sanksi Administratif BAB III — SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu — Sertifikasi Bagian Kedua — Tenaga Kerja Bidang Teknologi Informasi Bagian Ketiga — Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bagian Keempat — Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya Bagian Kelima — Sanksi Administratif BAB IV — PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAB V — KEGIATAN USAHA Bagian Kesatu — Kegiatan Usaha Penyelenggara Bagian Kedua — Batas Maksimum Pendanaan Bagian Ketiga — Pemberi Dana dan Penerima Dana Bagian Keempat — Perjanjian LPBBTI Bagian Kelima — Manajemen Risiko oleh Penyelenggara Bagian Keenam — Escrow Account, Virtual Account, Rekening Dana, dan Media Pengalihan Dana Lainnya Bagian Ketujuh — Tanda Tangan Elektronik Bagian Kedelapan — Kerja Sama Bagian Kesembilan — Sanksi Administratif BAB VI — SISTEM ELEKTRONIK PENYELENGGARAAN LPBBTI Bagian Kesatu — Sistem Elektronik Bagian Kedua — Rekam Jejak Audit Bagian Ketiga — Sistem Pengamanan Bagian Keempat — Akses dan Penggunaan Data Pribadi Bagian Kelima — Jangka Waktu Data dan Penghapusan Data Bagian Keenam — Sanksi Administratif BAB VII — EKUITAS DAN TINGKAT KUALITAS PENDANAAN PENYELENGGARA Bagian Kesatu — Ekuitas Penyelenggara Bagian Kedua — Tingkat Kualitas Pendanaan Penyelenggara Bagian Ketiga — Sanksi Administratif BAB VIII — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA Bagian Kesatu — Prinsip Tata Kelola Bagian Kedua — Direksi Bagian Ketiga — Dewan Komisaris Bagian Keempat — Dewan Pengawas Syariah Bagian Kelima — Audit Internal Bagian Keenam — Sanksi Administratif BAB IX — PELAPORAN Bagian Kesatu — Pembukaan Kantor Selain Kantor Pusat Bagian Kedua — Perubahan Nama dan Sistem Elektronik Bagian Ketiga — Perubahan Alamat Bagian Keempat — Perubahan Model Bisnis Bagian Kelima — Laporan Berkala Dan Laporan Insidentil Bagian Keenam — Sanksi Administratif BAB X — PERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN Bagian Kesatu — Perubahan Kepemilikan Bagian Kedua — Peningkatan Modal Disetor Bagian Ketiga — Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bagian Keempat — Penggabungan dan Peleburan Bagian Kelima Bagian Keenam — Sanksi Administratif BAB XI — PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN Bagian Kesatu — Pengembalian Izin Usaha Bagian Kedua — Penyelesaian Hak dan Kewajiban Pengguna Bagian Ketiga — Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara Bagian Keempat — Pembubaran Bagian Kelima — Jangka Waktu Likuidasi Bagian Keenam — Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi Bagian Ketujuh — Pengakhiran Likuidasi Bagian Kedelapan — Kepailitan Bagian Kesembilan — Sanksi Administratif BAB XII — EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LPBBTI Bagian Kesatu — Perlindungan Konsumen Bagian Kedua — Transparansi Penyelenggara Bagian Ketiga — Penagihan Bagian Keempat — Sanksi Administratif BAB XIII — PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA DALAM JARINGAN BAB XIV — ASOSIASI BAB XV — PENGAWASAN BAB XVI — LARANGAN BAB XVII — KETENTUAN PERALIHAN BAB XVIII — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP