Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

POJK 22/2023

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 20 POJK 38/2025; Pasal 16 huruf f POJK 39/2025 (Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025; Pasal 15 POJK 39/2025 tidak menyebut ayat ini, hanya penagihan dan keberatan SABD lama menurut POJK 4/POJK.04/2014); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 38/2025; POJK 39 Tahun 2025

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
Bagian Kesatu — Prinsip Pelindungan Konsumen
Bagian Kedua — Perilaku Dasar PUJK
Bagian Kedua Paragraf 1 — Umum
Bagian Kedua Paragraf 2 — Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 3 — Pelindungan Data dan Informasi Konsumen
Bagian Ketiga — Desain Produk dan Layanan
Bagian Keempat — Penyediaan Informasi Produk dan Layanan
Bagian Kelima — Penyampaian Informasi Produk dan Layanan
Bagian Keenam — Pemasaran Produk dan Layanan
Bagian Keenam Paragraf 1 — Umum
Bagian Keenam Paragraf 2 — PAYDI
Bagian Ketujuh — Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan
Bagian Kedelapan — Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan
Bagian Kedelapan Paragraf 1 — Layanan kepada Konsumen
Bagian Kedelapan Paragraf 2 — Penagihan untuk Produk Kredit dan Pembiayaan oleh PUJK
Bagian Kesembilan — Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan
Bagian Kesembilan Paragraf 1 — Layanan Pengaduan Subparagraf 1 Ruang Lingkup dan Prinsip Layanan Pengaduan
Bagian Kesembilan Paragraf 2 — Penyelesaian Pengaduan di Sektor Jasa Keuangan
Bagian Kesepuluh — Penilaian Sendiri
BAB III — INFRASTRUKTUR PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu — Fungsi atau Unit Pelindungan Konsumen
Bagian Kedua — Organisasi dan Pelaporan
Bagian Ketiga — Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
BAB IV — HAK DAN KEWAJIBAN CALON KONSUMEN DAN KONSUMEN
BAB V — PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
BAB VI — PEMBELAAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT
BAB VII — PENGAWASAN PERILAKU PUJK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Bagian Kesatu — Pengawasan Tidak Langsung
Bagian Kedua — Pengawasan Langsung
Bagian Ketiga — Perintah, Melakukan Tindakan Tertentu, dan Perintah Tertulis
BAB VIII — PEMBINAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
BAB IX — KOORDINASI
BAB X — PENGENAAN SANKSI DAN PENGAJUAN KEBERATAN
Bagian Kesatu — Pengenaan Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Bagian Kedua — Pengajuan Keberatan Oleh PUJK
BAB XI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XII — KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII — KETENTUAN PENUTUP