Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB I — KETENTUAN UMUM

Pasal 2

POJK 22/2023 — Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas: a. LJK yang meliputi: 1. Bank Umum; 2. Bank Perekonomian Rakyat; 3. Perusahaan Efek; 4. Dana Pensiun; 5. Perusahaan Asuransi; 6. Perusahaan Reasuransi; 7. Perusahaan Pembiayaan; 8. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 9. Perusahaan Modal Ventura; 10. Lembaga Keuangan Mikro; dan 11. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; b. pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan c. pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 2 POJK 22/2023

PDF naskah resmi, halaman 4

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 20 POJK 38/2025; Pasal 16 huruf f POJK 39/2025 (Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025; Pasal 15 POJK 39/2025 tidak menyebut ayat ini, hanya penagihan dan keberatan SABD lama menurut POJK 4/POJK.04/2014); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 38/2025; POJK 39 Tahun 2025

Status di JDIH