BAB X — PENGENAAN SANKSI DAN PENGAJUAN KEBERATAN · BAB X Bagian Kedua — Pengajuan Keberatan Oleh PUJK
Pasal 115
POJK 22/2023 — Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025 oleh Pasal 16 huruf f POJK 39/2025; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.
(1) PUJK yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan mengenai keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan dan disertai dengan bukti yang mendukung.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi administratif.(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. pejabat yang menetapkan sanksi administratif.(5) Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan seluruhnya, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif.(7) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penyesuaian pengenaan sanksi administratif.(8) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.ayat (9) dihapus.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 115 ayat (9) menurut Pasal 16 huruf f POJK 39/2025
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 20 POJK 38/2025; Pasal 16 huruf f POJK 39/2025 (Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025; Pasal 15 POJK 39/2025 tidak menyebut ayat ini, hanya penagihan dan keberatan SABD lama menurut POJK 4/POJK.04/2014); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2023
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: POJK 38/2025; POJK 39 Tahun 2025