BAB VII — PENGAWASAN PERILAKU PUJK OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN · BAB VII Bagian Ketiga — Perintah, Melakukan Tindakan Tertentu, dan Perintah Tertulis

Pasal 110

POJK 22/2023 — Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis untuk: a. mengganti pengurus atau pihak tertentu di PUJK; b. menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi; c. pengembalian harta kekayaan milik Konsumen; d. menghentikan atau mengubah perjanjian antara PUJK dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan; e. mengganti kerugian Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau f. Perintah Tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (2) Perintah Tertulis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 110 POJK 22/2023

PDF naskah resmi, halaman 73

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 20 POJK 38/2025; Pasal 16 huruf f POJK 39/2025 (Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025; Pasal 15 POJK 39/2025 tidak menyebut ayat ini, hanya penagihan dan keberatan SABD lama menurut POJK 4/POJK.04/2014); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 38/2025; POJK 39 Tahun 2025

Status di JDIH

Pasal 100 dicabut oleh POJK 38/2025
Pasal 98 ayat (1) huruf b dicabut oleh POJK 38/2025
Pasal 99 dicabut oleh POJK 38/2025
Pasal 115 ayat (9) dicabut oleh POJK 39/2025