Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — KETENTUAN PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN · BAB II Bagian Kedelapan — Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan · BAB II Bagian Kedelapan Paragraf 2 — Penagihan untuk Produk Kredit dan Pembiayaan oleh PUJK

Pasal 65

POJK 22/2023 — Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Konsumen tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu setelah dilakukan pengambilalihan atau penarikan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4), PUJK yang akan melakukan penjualan agunan wajib melalui: a. pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau b. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PUJK dan Konsumen jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agunan. (3) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; d. pemberhentian pengurus; e. denda administratif; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau g. pencabutan izin usaha. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 65 POJK 22/2023

PDF naskah resmi, halaman 47

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 20 POJK 38/2025; Pasal 16 huruf f POJK 39/2025 (Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025; Pasal 15 POJK 39/2025 tidak menyebut ayat ini, hanya penagihan dan keberatan SABD lama menurut POJK 4/POJK.04/2014); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 38/2025; POJK 39 Tahun 2025

Status di JDIH