Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — PEMBELAAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 98

POJK 22/2023 — Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 98 ayat (1) huruf b dicabut sejak 22-12-2025 oleh Pasal 20 POJK 38/2025; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

(1) Untuk Pelindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan Pengaduan Konsumen; dan/atau huruf b dihapus. (2) Dalam melakukan pembelaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi kepada: a. PUJK; b. lembaga penunjang dan profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan; dan/atau c. pihak lain. (3) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau informasi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam hal PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan tidak melaksanakan perintah atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PUJK dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan. (5) PUJK, lembaga penunjang dan/atau profesi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pemberhentian pengurus; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau] g. pencabutan izin usaha. (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a. (7) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 98 ayat (1) huruf b menurut Pasal 20 POJK 38/2025

Sitasi: Pasal 98 POJK 22/2023

PDF naskah resmi, halaman 69

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 20 POJK 38/2025; Pasal 16 huruf f POJK 39/2025 (Pasal 115 ayat (9) dicabut sejak 22-12-2025; Pasal 15 POJK 39/2025 tidak menyebut ayat ini, hanya penagihan dan keberatan SABD lama menurut POJK 4/POJK.04/2014); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2023

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 38/2025; POJK 39 Tahun 2025

Status di JDIH