Beranda / Pustaka Hukum / POJK 8/2023 POJK 8/2023 Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
Status regulasi Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 90 POJK 8/2023 (mulai berlaku 14 Juni 2023); JDIH OJK: Berlaku
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Status di JDIH
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — KEWAJIBAN PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu — Pengawasan Aktif Direksi Bagian Kedua — Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Bagian Ketiga — Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM Bagian Ketiga Paragraf 1 — Umum Bagian Ketiga Paragraf 2 — Unit Kerja Khusus Bagian Ketiga Paragraf 3 — Penugasan Pejabat Bagian Ketiga Paragraf 4 — Tugas dan Wewenang BAB IV — KEBIJAKAN DAN PROSEDUR Bagian Kesatu — Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Bagian Kedua — Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Bagian Ketiga — Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi Bagian Keempat — CDD terhadap Penerima Manfaat (Beneficiary) dari Asuransi Jiwa dan Produk Investasi lain Terkait Polis Asuransi Bagian Kelima — CDD Sederhana Bagian Keenam — Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga Bagian Ketujuh — Penundaan Transaksi dan Penghentian Sementara Transaksi Bagian Kedelapan — Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha Bagian Kesembilan — Pengkinian dan Pemantauan Bagian Kesepuluh — Cross Border Correspondent Banking Bagian Kesebelas — Transfer Dana BAB V — PENGENDALIAN INTERN BAB VI — PENERAPAN PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM DI JARINGAN KANTOR DAN PERUSAHAAN ANAK BAB VII — SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAB VIII — SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN BAB IX — PELAPORAN BAB X — PERHITUNGAN SANKSI DENDA BAB XI — PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BAB XII — KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIII — KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP