BAB III — PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS · BAB III Bagian Kedua — Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pasal 9

POJK 8/2023 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit: a. memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; b. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi; c. melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan e. memastikan adanya pembahasan terkait penerapan progam APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 8/2023

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 90 POJK 8/2023 (mulai berlaku 14 Juni 2023); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH