Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PJK wajib memberikan pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kebutuhan, yang berkesinambungan dan berkala, paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK, pelatihan tentang APU, PPT, dan PPPSPM kepada pejabat dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
(3) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerapan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
b. teknik, metode, dan tipologi TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;
c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM; dan
d. materi pelatihan lain, jika dibutuhkan.
(4) Dalam memberikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK dapat:
a. menyelenggarakan secara mandiri;
b. bekerja sama dengan pihak lain seperti asosiasi PJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan/atau otoritas berwenang yang terkait; dan/atau
c. mengikutsertakan pegawainya dalam pelatihan.
(5) PJK wajib melakukan evaluasi atas pelatihan yang berkesinambungan tentang APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 72 POJK 8/2023
PDF naskah resmi, halaman 56