Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB IX — PELAPORAN

Pasal 76

POJK 8/2023 — Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan laporan lain kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, termasuk penyampaian laporan koreksi atas semua laporan tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau peraturan mengenai PPSPM. (2) Kewajiban PJK untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan termasuk transaksi dan/atau percobaan transaksi yang diduga terkait dengan TPPT dan/atau PPSPM. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 76 POJK 8/2023

PDF naskah resmi, halaman 59

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 90 POJK 8/2023 (mulai berlaku 14 Juni 2023); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH