Status regulasi Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.
Cakupan dan naskah Sifat teks: resmi .
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP USAHA PENJAMINAN Bagian Kesatu — Asas dan Tujuan Bagian Kedua — Ruang Lingkup BAB III — BADAN HUKUM DAN PERMODALAN Bagian Kesatu — Badan Hukum Bagian Kedua — Permodalan BAB IV — KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu — Kepemilikan Bagian Kedua — Kepengurusan BAB V — IZIN USAHA Bagian Kesatu — Izin Usaha Penjaminan, Penjaminan Ulang, dan Unit Usaha Syariah Bagian Kesatu Paragraf 1 — Izin Usaha Penjaminan dan Penjaminan Ulang Bagian Kesatu Paragraf 2 — Unit Usaha Syariah Bagian Kedua — Izin Usaha Penjaminan Syariah dan Penjaminan Ulang Syariah BAB VI — KANTOR CABANG BAB VII — TATA KELOLA, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN Bagian Kesatu — Tata Kelola Bagian Kedua — Pengawasan Bagian Ketiga — Pelaporan BAB VIII — PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMISAHAN, DAN KEPAILITAN Bagian Kesatu — Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bagian Kedua — Kepailitan BAB IX — PENCABUTAN IZIN USAHA BAB X — PENYELENGGARAAN PENJAMINAN Bagian Kesatu — Mekanisme Penjaminan dan Penjaminan Syariah Bagian Kedua — Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah Bagian Ketiga — Imbal Jasa Bagian Keempat — Klaim, Pembayaran Klaim, dan Peralihan Hak Tagih Bagian Kelima — Retensi Sendiri Bagian Keenam — Kapasitas Penjaminan BAB XI — ASOSIASI LEMBAGA PENJAMIN, LEMBAGA PENUNJANG PENJAMINAN, DAN PROFESI PENYEDIA JASA BAGI LEMBAGA PENJAMIN Bagian Kesatu — Asosiasi Lembaga Penjamin Bagian Kedua — Lembaga Penunjang Penjaminan Bagian Ketiga — Profesi Penyedia Jasa Bagi Lembaga Penjamin BAB XII — PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIII — SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV — KETENTUAN PIDANA BAB XV — KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP