BAB VII — TATA KELOLA, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN · BAB VII Bagian Kedua — Pengawasan

Pasal 27

UU 1/2016 — PENJAMINAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengawasan Lembaga Penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: a. mencabut izin usaha Lembaga Penjamin atau izin UUS; b. melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi; c. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah; d. menonaktifkan direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dan dewan pengawas syariah serta menetapkan pengelola statuter; e. memberi perintah tertulis kepada Lembaga Penjamin, lembaga penunjang penjaminan, profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin, dan/atau pihak terafiliasi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal tertentu sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan; f. mengenakan sanksi kepada Lembaga Penjamin, pemegang saham, direksi/pengurus, komisaris/dewan pengawas/pengawas, dewan pengawas syariah, lembaga penunjang penjaminan, dan/atau profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin; g. mengeluarkan lembaga penunjang penjaminan dan profesi penyedia jasa bagi Lembaga Penjamin dari daftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan h. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 27 UU 1/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 65; Pasal 105 UU 4/2023

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 62 diubah oleh UU 4/2023