Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

UU 4/2023

PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu — Asas
Bagian Kedua — Maksud dan Tujuan
Bagian Ketiga — Ruang Lingkup
BAB III — KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Komite Stabilitas Sistem Keuangan
Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan
Bagian Keempat — Otoritas Jasa Keuangan
Bagian Kelima — Bank Indonesia
Bagian Keenam — Rupiah Digital
Bagian Ketujuh — Pengembangan Sektor Keuangan
Bagian Kedelapan — Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
BAB IV — PERBANKAN
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Perbankan
Bagian Ketiga — Perbankan Syariah
BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING
Bagian Kesatu — Infrastruktur Pasar
Bagian Kedua — Pasar Modal
Bagian Ketiga — Bursa Karbon
Bagian Keempat — Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
Bagian Kelima — Pengembangan Pasar Keuangan
Bagian Kelima Paragraf 1 — pengelolaan Instrumen Keuangan dan/atau Pengelolaan Dana Perwalian
Bagian Kelima Paragraf 2 — Penyelesaian Transaksi
Bagian Keenam — Instrumen Keuangan Surat Utang Negara
Bagian Ketujuh — Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
BAB VI — PERASURANSIAN
BAB VII — ASURANSI USAHA BERSAMA
Bagian Kesatu — Ruang Lingkup dan Prinsip Usaha Bersama
Bagian Kedua — Anggaran Dasar Usaha Bersama
Bagian Ketiga — Keanggotaan Usaha Bersama
Bagian Keempat — Organ Usaha Bersama
Bagian Keempat Paragraf 1 — RUA
Bagian Keempat Paragraf 2 — Direksi Usaha Bersama
Bagian Keempat Paragraf 3 — Dewan Komisaris Usaha Bersama
Bagian Kelima — Perubahan Bentuk Badan Hukum
Bagian Keenam — Pembubaran Usaha Bersama
BAB VIII — PROGRAM PENJAMINAN POLIS
Bagian Kesatu — Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis
Bagian Kedua — Kepesertaan
Bagian Ketiga — Ruang Lingkup dan Mekanisme Penjaminan
Bagian Keempat — Penyelenggara Program Penjaminan Polis
Bagian Kelima — Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Bermasalah
Bagian Kelima Paragraf 1 — Mekanisme Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Bermasalah
Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Bagian Keenam — Pengelolaan Aset dan Kewajiban
BAB IX — PENJAMINAN
BAB X — USAHA JASA PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu — Ruang Lingkup Usaha Jasa Pembiayaan
Bagian Kedua — Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, Kepengurusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, dan Sumber Dana Penyertaan
Bagian Kedua Paragraf 1 — Bentuk Badan Hukum
Bagian Kedua Paragraf 2 — Kepemilikan
Bagian Kedua Paragraf 3 — Kepengurusan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Bagian Kedua Paragraf 4 — Sumber Dana Penyertaan
Bagian Ketiga — Perizinan
Bagian Ketiga Paragraf 1 — Izin Usaha
Bagian Ketiga Paragraf 2 — Konversi dan Pembentukan Unit Usaha Syariah
Bagian Keempat — Penyelenggaraan Usaha
Bagian Kelima — Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan
Bagian Keenam — Pencabutan Izin Usaha
Bagian Ketujuh — Asosiasi Penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan
Bagian Kedelapan — Profesi Penunjang Usaha Jasa Pembiayaan
Bagian Kesembilan — Pengawasan dan Pelaporan
BAB XI — KEGIATAN USAHA BULION (BULLION)
BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN
Bagian Kesatu — Umum
Bagian Kedua — Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 1 — Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 2 — Ruang Lingkup Usaha Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 3 — Pembentukan Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 4 — Penyelenggaraan Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 5 — Kepesertaan Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 6 — Iuran dan Manfaat Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 7 — Aset Dana Pensiun dan Pengelolaannya
Bagian Kedua Paragraf 8 — Perlakuan/Insentif Perpajakan
Bagian Kedua Paragraf 9 — Pengaturan, Pengawasan, dan Pelaporan Dana Pensiun
Bagian Kedua Paragraf 10 — Asosiasi Dana Pensiun
Bagian Ketiga — Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional
Bagian Keempat — Program Pensiun
Bagian Keempat Paragraf 1 — Harmonisasi Program Pensiun
Bagian Keempat Paragraf 2 — Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun
Bagian Keempat Paragraf 3 — Pembentukan Unit Aktuaria
Bagian Kelima — Sanksi Administratif Terkait Dana Pensiun
Bagian Keenam — Ketentuan Pidana Terkait Dana Pensiun
BAB XIII — KOPERASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN
BAB XIV — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BAB XV — KONGLOMERASI KEUANGAN
BAB XVI — INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN
BAB XVII — PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
Bagian Kesatu — Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Bagian Kedua — Kebijakan, Dukungan, dan Mekanisme Koordinasi Pengembangan Keuangan Berkelanjutan
BAB XVIII — LITERASI KEUANGAN, INKLUSI KEUANGAN, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN
Bagian Kesatu — Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
Bagian Kedua — Prinsip dan Tujuan Pelindungan Konsumen
Bagian Ketiga — Cakupan Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan
Bagian Keempat — Wewenang Pengaturan dan Pengawasan dalam rangka Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan
Bagian Kelima — Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan
Bagian Keenam — Ketentuan Perjanjian Baku
Bagian Ketujuh — Pelindungan Data Konsumen
BAB XIX — AKSES PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
BAB XX — SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu — Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada Sektor Keuangan
Bagian Kedua — Profesi Sektor Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 1 — Pengelolaan Profesi Sektor Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 2 — Profesi Penunjang Sektor Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 3 — Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 4 — Sertifikasi Profesi Sektor Keuangan
Bagian Kedua Paragraf 5 — Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Profesi Sektor Keuangan Dalam Negeri
Bagian Kedua Paragraf 6 — Pemantauan dan Evaluasi Penguatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Keuangan
Bagian Ketiga — Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Sektor Keuangan
Bagian Keempat — Pelaporan Keuangan
BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Paragraf 2 UU 9/2016) — Penempatan Dana
BAB XXII — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
BAB XXIII — SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu — Sanksi Administratif Terkait Asuransi Usaha Bersama
Bagian Kedua — Sanksi Administratif Terkait Program Penjaminan Polis
Bagian Ketiga — Sanksi Administratif Terkait Usaha Jasa Pembiayaan
Bagian Keempat — Sanksi Administratif Terkait Konglomerasi Keuangan
Bagian Kelima — Sanksi Administratif Terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Bagian Keenam — Sanksi Administratif Terkait Pelindungan Konsumen
Bagian Ketujuh — Sanksi Administratif Terkait Sumber Daya Manusia
BAB XXIV — KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu — Ketentuan Pidana Terkait Pasar Uang dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing
Bagian Kedua — Ketentuan Pidana Terkait Kegiatan Badan Pengelola Instrumen Keuangan (Special Purpose Vehicle) dan/atau Pengelola Dana Perwalian (Trustee)
Bagian Ketiga — Ketentuan Pidana Terkait Program Penjaminan Polis
Bagian Keempat — Ketentuan Pidana Terkait Usaha Jasa Pembiayaan
Bagian Kelima — Ketentuan Pidana Terkait Kegiatan Usaha Bulion (Bullion)
Bagian Keenam — Ketentuan Pidana Terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
Bagian Ketujuh — Ketentuan Pidana Terkait Pelindungan Konsumen
BAB XXV — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XXVI — KETENTUAN PERALIHAN
Bagian Kesatu — Ketentuan Peralihan Terkait Kelembagaan Sektor Keuangan
Bagian Kedua — Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah
Bagian Ketiga — Ketentuan Peralihan Terkait Pasar Modal
Bagian Keempat — Ketentuan Peralihan Terkait Asuransi Usaha Bersama
Bagian Kelima — Ketentuan Peralihan Terkait Usaha Jasa Pembiayaan
Bagian Keenam — Ketentuan Peralihan Terkait Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun
Bagian Ketujuh — Ketentuan Peralihan Terkait Koperasi di Sektor Jasa Keuangan
Bagian Kedelapan — Ketentuan Peralihan Terkait Lembaga Keuangan Mikro
Bagian Kesembilan — Ketentuan Peralihan Terkait Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen
Bagian Kesepuluh — Ketentuan Peralihan Terkait Sumber Daya Manusia
Bagian Kesebelas — Ketentuan Peralihan Terkait Stabilitas Sistem Keuangan
BAB XXVII — KETENTUAN PENUTUP