Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VIII — PROGRAM PENJAMINAN POLIS · BAB VIII Bagian Keempat — Penyelenggara Program Penjaminan Polis

Pasal 88

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyampaikan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menentukan polis yang layak dibayar. (2) Dalam rangka menjalankan tugas untuk melaksanakan program penjaminan polis, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta. (3) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyampaian data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan perasuransian. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data polis berbasis pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 88 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 334

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH