Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XX — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB XX Bagian Kedua — Profesi Sektor Keuangan · BAB XX Bagian Kedua Paragraf 4 — Sertifikasi Profesi Sektor Keuangan

Pasal 261

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pelaku Profesi Sektor Keuangan wajib memiliki sertifikat profesi sesuai bidang pekerjaan masing-masing. (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Lembaga Sertifikasi Profesi; dan/atau b. Asosiasi Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk dapat menerbitkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Profesi wajib mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Sertifikasi Profesi minimal harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari kementerian, lembaga, atau otoritas pada sektor keuangan terkait bidang pekerjaan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kementerian, lembaga, atau otoritas sektor keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengadministrasikan Lembaga Sertifikasi Profesi dan/atau Asosiasi Profesi yang menerbitkan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 261 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 451

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH