Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XX — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB XX Bagian Kedua — Profesi Sektor Keuangan · BAB XX Bagian Kedua Paragraf 3 — Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan

Pasal 260

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan terdiri atas: a. wakil perantara pedagang efek; b. wakil penjamin emisi efek; c. wakil manajer investasi; d. wakil agen penjual efek reksa dana; e. ahli syariah Pasar Modal; f. tresuri dealer; dan g. Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan dilakukan oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. (3) Untuk dapat menyediakan Jasa bagi industri sektor keuangan, Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dan/atau terdaftar di: a. Otoritas Jasa Keuangan untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang bergerak di Pasar Modal, industri perbankan, dan/atau industri keuangan non-Bank; atau b. Bank Indonesia untuk Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang bergerak di Pasar Uang, Pasar Valuta Asing, dan penyelenggara jasa pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dan/atau pendaftaran Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 260 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 450

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH