Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 63 (Pasal 92 UU 24/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bank yang melanggar ketentuan kewajiban: a. pembayaran premi Penjaminan; b. penyampaian laporan berkala dalam format yang ditentukan; c. pemberian data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan/atau d. penempatan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor Bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat, dikenai sanksi administratif oleh Lembaga Penjamin Simpanan berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian kewajiban dan/atau laporan. (2) Pengenaan sanksi administratif kepada Bank yang melanggar ketentuan kewajiban pembayaran premi Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode dan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jangka waktu pengenaan serta tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 angka 63 (Pasal 92 UU 24/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 67

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH