Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Pasal 52 angka 8a Pasal 20

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 74 (Pasal 20).

(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian. (3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun. (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah peserta program penjaminan polis ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam resolusi dan tidak diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mencairkan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk digunakan dalam resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dimaksud. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 52 angka 8a Pasal 20 UU 4/2023

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH