Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Keempat — Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 8 angka 21

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 8 angka 21 (Pasal 49 UU 21/2011) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 43 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

21. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 dihapus.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 59/PUU-XXI/2023, diucapkan 21-12-2023: inkonstitusional bersyarat. Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (...) sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (...), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 (...) yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) (...) selengkapnya berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. 3. (...); 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Amar Putusan, hlm. 526–527 salinan JDIH BPK)

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 8 angka 21 (Pasal 49 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 43 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 8 angka 21 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 91

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH