Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — PERASURANSIAN

Pasal 52 angka 11 (Pasal 23 UU 40/2014)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali kepada: a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan; b. hakim untuk kepentingan peradilan; c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan; d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; e. Lembaga Penjamin Simpanan untuk pelaksanaan tugas penyelenggaraan program penjaminan polis; dan f. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 52 angka 11 (Pasal 23 UU 40/2014) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 288

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH