Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VIII — PROGRAM PENJAMINAN POLIS · BAB VIII Bagian Kelima — Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Bermasalah · BAB VIII Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi

Pasal 95

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Keputusan pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e wajib: a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang bersangkutan; b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 95 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 338

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH