Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Keempat — Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 8 angka 10 (Pasal 24 UU 21/2011)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Ketua Dewan Komisioner menetapkan keputusan akhir. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan. (5) Keputusan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sah apabila dilakukan berdasarkan rapat Dewan Komisioner. (6) Rapat Dewan Komisioner dapat diselenggarakan melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi baik di hari kerja maupun di hari libur. (7) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisioner. (8) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 angka 10 (Pasal 24 UU 21/2011) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 79

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH