Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

Pasal 278C

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 103 (Pasal 278C).

(1) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan terdiri atas: a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (3) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari: a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan c. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah diangkat sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan penugasan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (5) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (6) Pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk dapat diangkat sebagai penyidik wajib memenuhi persyaratan diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. (7) Pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan sebagai penyidik Otoritas Jasa Keuangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (8) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, kualifikasi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi pegawai Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. (9) Pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pelantikan penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas dasar pertimbangan dan peraturan yang berlaku pada kementerian/lembaga asal penyidik Otoritas Jasa Keuangan. (10) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang dan bertanggung jawab: a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan; b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; d. memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; e. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan: 1) pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; 2) penangkalan terhadap orang asing yang diduga akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum melalui kegiatan di Pasar Modal; f. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan; g. meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani; h. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan; i. memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; j. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen; k. meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; m. melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan n. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. (11) Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan berwenang memperoleh keterangan dari Bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal pada Bank. (12) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (13) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (14) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan dimulainya penyidikan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada penuntut umum. (15) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penyidik Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 278C UU 4/2023

PDF naskah resmi

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH