Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — DANA PENSIUN, PROGRAM JAMINAN HARI TUA, DAN PROGRAM PENSIUN · BAB XII Bagian Ketiga — Program Jaminan Hari Tua Sistem Jaminan Sosial Nasional

Pasal 188 angka 2 (Pasal 37 UU 40/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Besarnya manfaat jaminan hari tua ditentukan berdasarkan akumulasi seluruh iuran yang telah disetorkan pada akun utama dan akun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditambah hasil pengembangannya pada masing-masing akun. (2) Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dapat dibayarkan secara sekaligus atau berkala pada saat dan/atau setelah peserta jaminan hari tua memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. (3) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, peserta jaminan hari tua dapat mengambil sebagian atau seluruh manfaat jaminan hari tua pada akun tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b. (4) Untuk memberikan pelindungan atas imbal hasil yang diperoleh, peserta berhak mendapatkan hasil pengembangan atas akumulasi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal setara tingkat imbal hasil deposito bank Pemerintah dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. (5) Hak atas hasil pengembangan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung secara akumulasi selama menjadi peserta jaminan hari tua. (6) Apabila peserta jaminan hari tua meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6) serta hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 188 angka 2 (Pasal 37 UU 40/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 393

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH