Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 83919 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 85/PUU-XXII/2024, diucapkan 03-01-2025: inkonstitusional bersyarat. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan frasa “untuk mendapat persetujuan” sebagaimana termuat dalam Pasal 86 ayat (4), frasa “Menteri Keuangan memberikan persetujuan” sebagaimana termuat dalam ayat (6), dan frasa “yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan” sebagaimana termuat dalam ayat (7) huruf a dalam Pasal 7 angka 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (...) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan DPR” berlaku setelah pembentuk undang-undang melakukan perubahan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan a quo diucapkan; 3. (...); 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Amar Putusan, hlm. 462–463 salinan mkri.id)

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 7 angka 1 (Pasal 1 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 2 UU 4/2026; Pasal 7 angka 15a menurut Pasal I angka 8 UU 4/2026; Pasal 7 angka 15a BAB IVA menurut Pasal I angka 8 UU 4/2026; Pasal 7 angka 15b menurut Pasal I angka 8 UU 4/2026; Pasal 7 angka 15b Pasal 20A menurut Pasal I angka 8 UU 4/2026; Pasal 7 angka 15c menurut Pasal I angka 8 UU 4/2026; Pasal 7 angka 15c BAB V menurut Pasal I angka 8 UU 4/2026; Pasal 7 angka 17a menurut Pasal I angka 9 UU 4/2026; Pasal 7 angka 17a Pasal 22A menurut Pasal I angka 9 UU 4/2026; Pasal 7 angka 17b menurut Pasal I angka 9 UU 4/2026; Pasal 7 angka 17b Bagian Kedua menurut Pasal I angka 9 UU 4/2026; Pasal 7 angka 18a menurut Pasal I angka 10 UU 4/2026; Pasal 7 angka 18a Pasal 24A menurut Pasal I angka 10 UU 4/2026; Pasal 7 angka 19 (Pasal 25 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 11 UU 4/2026; Pasal 7 angka 2 (Pasal 2 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 3 UU 4/2026; Pasal 7 angka 20 (Pasal 26 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 12 UU 4/2026; Pasal 7 angka 20a menurut Pasal I angka 13 UU 4/2026; Pasal 7 angka 20a Pasal 27 menurut Pasal I angka 13 UU 4/2026; Pasal 7 angka 21 (Pasal 28 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 14 UU 4/2026; Pasal 7 angka 22 (Pasal 29 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 15 UU 4/2026; Pasal 7 angka 23 (Pasal 30 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 16 UU 4/2026; Pasal 7 angka 23a menurut Pasal I angka 17 UU 4/2026; Pasal 7 angka 23a Bagian Ketiga menurut Pasal I angka 17 UU 4/2026; Pasal 7 angka 24 (Pasal 31 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 18 UU 4/2026; Pasal 7 angka 37 (Pasal 63 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 19 UU 4/2026; Pasal 7 angka 39 (Pasal 65 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 20 UU 4/2026; Pasal 7 angka 4 (Pasal 4 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 4 UU 4/2026; Pasal 7 angka 42 (Pasal 67 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 21 UU 4/2026; Pasal 7 angka 43 (Pasal 69 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 22 UU 4/2026; Pasal 7 angka 45 (Pasal 71 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 23 UU 4/2026; Pasal 7 angka 47a menurut Pasal I angka 24 UU 4/2026; Pasal 7 angka 47a Pasal 74 menurut Pasal I angka 24 UU 4/2026; Pasal 7 angka 5 (Pasal 5 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 5 UU 4/2026; Pasal 7 angka 57 (Pasal 86 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 25 UU 4/2026; Pasal 7 angka 57a menurut Pasal I angka 26 UU 4/2026; Pasal 7 angka 57a Pasal 86A menurut Pasal I angka 26 UU 4/2026; Pasal 7 angka 57b menurut Pasal I angka 26 UU 4/2026; Pasal 7 angka 57b Pasal 87 menurut Pasal I angka 26 UU 4/2026; Pasal 7 angka 6 (Pasal 6 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 6 UU 4/2026; Pasal 7 angka 61a menurut Pasal I angka 27 UU 4/2026; Pasal 7 angka 61a BAB XIA menurut Pasal I angka 27 UU 4/2026; Pasal 7 angka 61b menurut Pasal I angka 27 UU 4/2026; Pasal 7 angka 61b Pasal 90A menurut Pasal I angka 27 UU 4/2026; Pasal 7 angka 65 (Pasal 95A UU 24/2004) menurut Pasal I angka 28 UU 4/2026; Pasal 7 angka 6a menurut Pasal I angka 7 UU 4/2026; Pasal 7 angka 6a Pasal 7A menurut Pasal I angka 7 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 7 UU 4/2023

  • Pasal 7 (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan…

  • Pasal 7 angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 2

    2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 3

    3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 4

    4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 5

    5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 6

    6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 7

    7. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 8

    8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 9

    9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 10

    10. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 11

    11. Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

  • Pasal 7 angka 12

    12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 13

    13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 14

    14. Penjelasan Pasal 19 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

  • Pasal 7 angka 15

    15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 16

    16. Pasal 21 dihapus.

  • Pasal 7 angka 17

    17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 18

    18. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 19

    19. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 20

    20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 21

    21. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 22

    22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 23

    23. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 24

    24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 25

    25. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 26

    26. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 27

    27. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 28

    28. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 29

    29. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 30

    30. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 31

    31. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 32

    32. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 33

    33. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 50A dan Pasal 50B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 34

    34. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 35

    35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 36

    36. Pasal 62 dihapus.

  • Pasal 7 angka 37

    37. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 38

    38. Pasal 64 dihapus.

  • Pasal 7 angka 39

    39. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 40

    40. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 41

    41. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 42

    42. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 43

    43. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 44

    44. Pasal 70 dihapus.

  • Pasal 7 angka 45

    45. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 46

    46. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 47

    47. Pasal 73 dihapus.

  • Pasal 7 angka 48

    48. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 49

    49. Bagian Ketiga dalam Bab VII dihapus.

  • Pasal 7 angka 50

    50. Pasal 77 dihapus.

  • Pasal 7 angka 51

    51. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 52

    52. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 53

    53. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 54

    54. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 55

    55. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 56

    56. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 57

    57. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 58

    58. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 59

    59. Pasal 89 dihapus.

  • Pasal 7 angka 60

    60. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 61

    61. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 89A, Pasal 89B, dan Pasal 89C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 62

    62. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 63

    63. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 64

    64. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 7 angka 65

    65. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 95A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 22

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH