Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 39 (Pasal 65 UU 24/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 20 (Pasal 65).

(1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; c. 1 (satu) orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Indonesia; dan d. 4 (empat) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota; b. Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota; c. anggota Dewan Komisioner yang membidangi program Penjaminan dan resolusi Bank; dan d. anggota Dewan Komisioner yang membidangi program penjaminan polis. (3) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. (4) Untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan kepada DPR paling sedikit 2 (dua) calon. (5) Dalam rangka pengajuan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Susunan keanggotaan dan tata cara pelaksanaan seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden. (7) Ketentuan mengenai pemilihan calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden oleh DPR melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. (8) Presiden mengangkat dan menetapkan: a. anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan b. calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari DPR.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 angka 39 (Pasal 65 UU 24/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 48

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH