Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 45 (Pasal 71 UU 24/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 23 (Pasal 71).

(1) Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dengan agenda yang memuat: a. menetapkan kebijakan Penjaminan dan penjaminan polis berdasarkan Undang-Undang ini; b. menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya; c. menetapkan kebijakan resolusi Bank dan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; d. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta pelaksanaan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan; e. menerima dan mengevaluasi hal lain yang dilaporkan anggota Dewan Komisioner; dan f. hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan. (2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner. (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat. (4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 angka 45 (Pasal 71 UU 24/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 52

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH