Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 42

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

42. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon anggota Dewan Komisioner harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; c. cakap melakukan perbuatan hukum; d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; e. sehat jasmani; f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan; g. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan; h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; i. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner; j. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan; dan k. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 7 angka 42 (Pasal 67 UU 24/2004) menurut Pasal I angka 21 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 7 angka 42 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 50

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH