Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 61 (Pasal 89C UU 24/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89B ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh DPR. (2) Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota tersebut. (3) DPR memulai proses pemilihan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan yang lama. (4) Pemilihan dan penetapan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk DPR. (5) Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (6) Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya. (7) Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan diberhentikan apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali; d. mengundurkan diri; e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; f. tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; g. tidak melaksanakan dengan baik atau lalai dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau h. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 898 ayat (4). (8) Pemberhentian anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (9) Dalam hal anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemilihan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan pengganti dilakukan dengan mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (10) Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan yang diberhentikan dan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan yang digantikan. (11) Penggantian anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 angka 61 (Pasal 89C UU 24/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 65

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH