Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 52 (Pasal 79 UU 24/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: a. anggota Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner; b. mantan Kepala Eksekutif; dan/atau c. pegawai Lembaga Penjamin Simpanan atau mantan pegawai Lembaga Penjamin Simpanan, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Lembaga Penjamin Simpanan membayar ganti rugi dimaksud. (2) Biaya penyelesaian perkara terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 angka 52 (Pasal 79 UU 24/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 55

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH