Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Ketiga — Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 7 angka 54 (Pasal 82A UU 24/2004)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset yang diperoleh dari: a. penempatan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank; b. penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi; c. penanganan Bank dalam program restrukturisasi perbankan; dan/atau d. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dilikuidasi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan pengelola aset, melakukan penyertaan modal pada perusahaan pengelola aset, dan/atau mendirikan perusahaan pengelola aset. (2) Badan hukum perusahaan pengelola aset yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Terhadap perusahaan pengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan yang mewajibkan perseroan terbatas didirikan atau dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 angka 54 (Pasal 82A UU 24/2004) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 57

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH