Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING · BAB V Bagian Kedua — Pasar Modal

Pasal 22

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 22 angka 4 (Pasal 8A UU 8/1995) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 64 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 22 angka 41 (Pasal 101 UU 8/1995) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 68 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Satuan ringkas dari 69959 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) diubah: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 22 angka 3a menurut Pasal I angka 63 UU 4/2026; Pasal 22 angka 3a Pasal 8 menurut Pasal I angka 63 UU 4/2026; Pasal 22 angka 4 (Pasal 8A UU 8/1995) menurut Pasal I angka 64 UU 4/2026; Pasal 22 angka 40 (Pasal 100A UU 8/1995) menurut Pasal I angka 66 UU 4/2026; Pasal 22 angka 40a menurut Pasal I angka 67 UU 4/2026; Pasal 22 angka 40a Pasal 100E menurut Pasal I angka 67 UU 4/2026; Pasal 22 angka 41 (Pasal 101 UU 8/1995) menurut Pasal I angka 68 UU 4/2026; Pasal 22 angka 4a menurut Pasal I angka 65 UU 4/2026; Pasal 22 angka 4a Pasal 8B menurut Pasal I angka 65 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 22 UU 4/2023

  • Pasal 22 (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara…

  • Pasal 22 angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 2

    2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 3

    3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal SA, Pasal SB, Pasal SC, dan Pasal SD sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 4

    4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 5

    5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 6

    6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 7

    7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 8

    8. Setelah Bagian Kedua BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 9

    9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 10

    10. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 11

    11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 12

    12. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 42A dan Pasal 42B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 13

    13. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 14

    14. Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 15

    15. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 16

    16. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 17

    17. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 18

    18. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 19

    19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 20

    20. Ketentuan Bab IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 21

    21. Ketentuan Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 22

    22. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 690 sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 23

    23. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 24

    24. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 25

    25. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 26

    26. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 27

    27. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 84A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 28

    28. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 29

    29. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 30

    30. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 31

    31. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 32

    32. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 89A, Pasal 89B, dan Pasal 89C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 33

    33. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 34

    34. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 35

    35. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 36

    36. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 37

    37. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 38

    38. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 39

    39. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 40

    40. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 41

    41. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 42

    42. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 43

    43. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 44

    44. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 104A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 45

    45. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 46

    46. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 47

    47. Di antara Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 106A, Pasal 106B, dan Pasal 106C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 48

    48. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 49

    49. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 50

    50. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 51

    51. Di antara Pasal 109 dan Pasal 110 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 109A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 22 angka 52

    52. Pasal 110 dihapus.

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 211

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH