Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING · BAB V Bagian Kedua — Pasar Modal

Pasal 22 angka 19 (Pasal 66 UU 8/1995)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap profesi penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. (2) Profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendirikan atau menjadi rekan pada kantor profesi penunjang Pasar Modal. (3) Kantor profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perorangan atau badan usaha. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan kantor profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum pendiri dan/atau rekan pada kantor profesi penunjang Pasar Modal melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengatur standar profesi di bidang Pasar Modal dan tata kelola kantor profesi penunjang Pasar Modal.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 angka 19 (Pasal 66 UU 8/1995) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 232

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH