Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING · BAB V Bagian Kedua — Pasar Modal

Pasal 22 angka 11 (Pasal 30 UU 8/1995)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek merupakan Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan Pihak tertentu untuk memperoleh persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi untuk Efek yang kegiatan usahanya tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perseroan yang telah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan perubahan kegiatan usaha. (6) Dalam hal izin usaha suatu Perusahaan Efek dicabut, Perusahaan Efek wajib melakukan pembubaran dan pembubaran diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, persetujuan, pendaftaran, atau pembubaran Perusahaan Efek dan Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 angka 11 (Pasal 30 UU 8/1995) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 228

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH