Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING · BAB V Bagian Kedua — Pasar Modal

Pasal 22 angka 2 (Pasal 5 UU 8/1995)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai: a. kewenangan pengaturan untuk: 1. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran, penundaan, pembatalan, atau pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, serta penundaan Penawaran Umum; 2. menetapkan persyaratan pemilikan saham dan/atau pengendalian Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan; 3. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; 4. menetapkan persyaratan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan di bidang Pasar Modal; 5. mengatur kewajiban penerbitan Efek dan konversi Efek dalam bentuk Efek tanpa warkat; 6. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; 7. mengatur penyelenggaraan penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek dengan menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik (securities crowd funding); 8. mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon di bursa karbon; 9. mengatur kegiatan di Pasar Modal, Pihak yang melakukan aktivitas di Pasar Modal, dan produk di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah; 10. melaksanakan kegiatan internasional di bidang Pasar Modal dan pengaturan perdagangan Efek lintas negara serta memberikan persetujuan atas partisipasi PUSK di bidang Pasar Modal pada organisasi internasional; 11. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian untuk sementara waktu komisaris dan/atau direktur Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, lembaga pendanaan Efek, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, dan/atau lembaga yang didirikan untuk pengembangan Pasar Modal berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan; 12. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan direktur dan/atau komisaris Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain; dan 13. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya. b. kewenangan untuk memberikan: 1. izin usaha kepada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 2. izin orang perseorangan bagi wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, dan wakil Manajer Investasi; 3. persetujuan bagi bank Kustodian; dan 4. perizinan, persetujuan, pendaftaran, efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan pengakuan atas kegiatan, Pihak, dan produk yang dapat dilakukan di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah. c. kewenangan pengawasan untuk: 1. meminta pengadilan negeri untuk membubarkan dan menunjuk likuidator guna melakukan pemberesan hak dan/atau kewajiban Penyelenggara Pasar di Pasar Modal, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain; 2. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; 3. mewajibkan setiap Pihak untuk: a) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau b) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud; 4. melakukan pemeriksaan terhadap: a) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau b) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-Undang ini; 5. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4; 6. meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan/atau penangkalan untuk jangka waktu tertentu terhadap seseorang dalam rangka penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya untuk keluar dari atau masuk ke wilayah Indonesia; 7. mengumumkan hasil pemeriksaan; 8. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek, atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal dan/atau Bursa Efek guna melindungi kepentingan pemodal atau investor; 9. menghentikan kegiatan perdagangan pada Penyelenggara Pasar di Pasar Modal dan/atau Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; 10. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan menerima atau menolak seluruh atau sebagian keberatan atau memutuskan lain; 11. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal; 12. mewajibkan Pihak tertentu untuk mengungkapkan kepemilikan efeknya atau kepemilikan Efek Pihak lain yang diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Pihak tertentu tersebut; 13. mewajibkan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan surat tanda terdaftar atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan izin, persetujuan, atau surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengungkapkan pengendali dari Pihak tertentu tersebut; 14. menetapkan Pihak tertentu merupakan pengendali Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan; 15. melarang Pihak tertentu menjadi pengendali pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan yang kriteria larangan Pihak dimaksud ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; 16. menetapkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pengelola Statuter pada Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, dan/atau Pihak lain yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; 17. melakukan pengawasan terhadap kegiatan, Pihak, dan produk yang dapat dilakukan di Pasar Modal, termasuk kegiatan, Pihak, dan produk berdasarkan Prinsip Syariah; dan 18. melakukan hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 angka 2 (Pasal 5 UU 8/1995) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 217

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH