Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING · BAB V Bagian Kedua — Pasar Modal

Pasal 22 angka 40

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

40. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam menetapkan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan: a. nilai transaksi dari tindak pidana atau dampak tindak pidana; b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perintah tertulis kepada Pihak yang melakukan tindak pidana dimaksud untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dan/atau kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah dari pelanggaran administratif atau tindak pidana. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan disertai perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B. (1) Dalam rangka pelaksanaan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perintah kepada LJK dan/atau Pihak tertentu untuk: a. memblokir rekening atau membekukan aset Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B; b. memindahbukukan dana dan/atau Efek dalam rekening Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke rekening yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. mengalihkan aset Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pihak yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau d. mencairkan aset Pihak dalam rekening Efek atau aset Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai pemenuhan kewajiban pihak tersebut terhadap perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dan/atau kerugian yang dapat dihindari dari tindak pidana. (2) Dana yang berasal dari pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bukan merupakan penerimaan Otoritas Jasa Keuangan dan digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian pemodal atau investor dan/atau pengembangan industri Pasar Modal. (3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pengenaan pengembalian yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media massa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 22 angka 40 (Pasal 100A UU 8/1995) menurut Pasal I angka 66 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 22 angka 40 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 248

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH