Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB V — PASAR MODAL, PASAR UANG, DAN PASAR VALUTA ASING · BAB V Bagian Kedua — Pasar Modal

Pasal 22 angka 40 (Pasal 100A UU 8/1995)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bunyi ini mengikuti perubahan oleh UU 4/2026, Pasal I angka 66 (Pasal 100A).

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam menetapkan untuk tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian dengan mempertimbangkan: a. nilai transaksi dari tindak pidana atau dampak tindak pidana; b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana; c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan; dan d. dampak kerugian terhadap sistem Pasar Modal atau kepentingan pemodal atau investor dan/atau masyarakat. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif dan/atau perintah tertulis terhadap Pihak yang melakukan tindak pidana.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 22 angka 40 (Pasal 100A UU 8/1995) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 248

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH