Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XXI — STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pasal 276 angka 1

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 dalam Bagian Kesatu Bab III disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 158B sehingga berbunyi sebagai berikut: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi kebijakan makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan Bank melalui mekanisme forum koordinasi. Koordinasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk koordinasi mengenai sinkronisasi penyusunan peraturan terkait makroprudensial, mikroprudensial, dan penanganan permasalahan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertukaran data dan informasi. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Mekanisme forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelola pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan/atau disepakati bersama oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. (1) Dalam hal berdasarkan: a. pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki setiap lembaga; dan/atau b. hasil penilaian kondisi Bank dari forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1), ditemukan potensi permasalahan Bank, Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama. (2) Pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif dan/atau penanganan permasalahan Bank.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 276 angka 1 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 456

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH