Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIV — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 204 angka 6 (Pasal 23 UU 1/2013)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Untuk mewujudkan LKM yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tingkat kesehatan dan prinsip kehati-hatian usaha. (2) Dalam hal LKM tidak memenuhi tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk meminta: a. pemegang saham atau pengurus dan/atau anggota menambah modal; b. pemegang saham atau rapat anggota mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM; c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya; d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain; e. LKM mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban kepada LKM atau pihak lain; dan/atau h. LKM melakukan tindakan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum cukup untuk memenuhi tingkat kesehatan LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, rapat anggota, atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pencabutan izin usaha dan pembubaran LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 204 angka 6 (Pasal 23 UU 1/2013) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 408

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH