Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB X — USAHA JASA PEMBIAYAAN · BAB X Bagian Kesembilan — Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 129

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta: a. pemegang saham menambah modal; b. pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi; c. penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan menghapusbukukan pembiayaan yang macet, dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya; d. melakukan penggabungan, peleburan, atau konsolidasi dengan penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan lainnya; e. penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan menjual saham kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; dan f. mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan berbadan hukum koperasi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta: a. pengurus dan/atau anggota meningkatkan modal; b. anggota mengganti anggota pengurus, anggota pengawas, dan/atau pengelola; c. penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan menghapusbukukan pembiayaan yang macet, dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya; d. melakukan penggabungan, peleburan, atau konsolidasi dengan penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan lainnya; dan e. mengambil tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal menurut Otoritas Jasa Keuangan tindakan penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan. (4) Setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat umum pemegang saham atau rapat anggota wajib memproses likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 129 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 357

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH