Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Kelima — Bank Indonesia

Pasal 9

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Satuan ringkas dari 34469 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik I

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 9 angka 2 (Pasal 7 UU 23/1999) menurut Pasal I angka 45 UU 4/2026; Pasal 9 angka 24a menurut Pasal I angka 46 UU 4/2026; Pasal 9 angka 24a Pasal 35E menurut Pasal I angka 46 UU 4/2026; Pasal 9 angka 25a menurut Pasal I angka 47 UU 4/2026; Pasal 9 angka 25a Pasal 39 menurut Pasal I angka 47 UU 4/2026; Pasal 9 angka 27a menurut Pasal I angka 48 UU 4/2026; Pasal 9 angka 27a Pasal 43 menurut Pasal I angka 48 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28a menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28a Pasal 48 menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28b menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28b Pasal 50 menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28c menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28c BAB IXA menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28d menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 28d Pasal 57A menurut Pasal I angka 49 UU 4/2026; Pasal 9 angka 32 (Pasal 60 UU 23/1999) menurut Pasal I angka 50 UU 4/2026; Pasal 9 angka 32a menurut Pasal I angka 51 UU 4/2026; Pasal 9 angka 32a Pasal 60A menurut Pasal I angka 51 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 9 UU 4/2023

  • Pasal 9 (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ne…

  • Pasal 9 angka 1

    1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 2

    2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 3

    3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 4

    4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 5

    5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 6

    6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 7

    7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 8

    8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 9

    9. Pasal 24 dihapus.

  • Pasal 9 angka 10

    10. Pasal 25 dihapus.

  • Pasal 9 angka 11

    11. Pasal 26 dihapus.

  • Pasal 9 angka 12

    12. Pasal 27 dihapus.

  • Pasal 9 angka 13

    13. Pasal 28 dihapus.

  • Pasal 9 angka 14

    14. Pasal 29 dihapus.

  • Pasal 9 angka 15

    15. Pasal 30 dihapus.

  • Pasal 9 angka 16

    16. Pasal 31 dihapus.

  • Pasal 9 angka 17

    17. Pasal 32 dihapus.

  • Pasal 9 angka 18

    18. Pasal 33 dihapus.

  • Pasal 9 angka 19

    19. Pasal 34 dihapus.

  • Pasal 9 angka 20

    20. Pasal 35 dihapus.

  • Pasal 9 angka 21

    21. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 22

    22. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 23

    23. Di antara Bab VIA dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIB sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 24

    24. Di antara Pasal 35B dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35C dan Pasal 35D sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 25

    25. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 26

    26. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 27

    27. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 28

    28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 29

    29. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 30

    30. Ketentuan Pasal 58A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 31

    31. Di antara Pasal 58A dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58B dan Pasal 58C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 32

    32. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 33

    33. Pasal 61 dihapus.

  • Pasal 9 angka 34

    34. Penjelasan Pasal 62 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

  • Pasal 9 angka 35

    35. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 36

    36. Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 9 angka 37

    37. Di antara Pasal 64A dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 95

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH