Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB III — KELEMBAGAAN · BAB III Bagian Keempat — Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 8

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pasal 8 angka 20 (Pasal 48B UU 21/2011) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 42 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Pasal 8 angka 21 (Pasal 49 UU 21/2011) dihapus sejak 17-06-2026 oleh Pasal I angka 43 UU 4/2026; teks di atas memuat penanda penghapusan bagian itu.

Satuan ringkas dari 42358 karakter. Baca satuan anak untuk melanjutkan teks.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidi

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Putusan MK 59/PUU-XXI/2023, diucapkan 21-12-2023: inkonstitusional bersyarat. Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (...) sepanjang frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (...), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga norma Pasal 8 angka 21 (...) yang memuat perubahan dalam Pasal 49 ayat (5) (...) selengkapnya berbunyi: “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan”. 3. (...); 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. (Amar Putusan, hlm. 526–527 salinan JDIH BPK)

Susunan konsolidasi SPP (bukan naskah resmi): Pasal 8 angka 11 (Pasal 25 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 36 UU 4/2026; Pasal 8 angka 13 (Pasal 35 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 37 UU 4/2026; Pasal 8 angka 13a menurut Pasal I angka 38 UU 4/2026; Pasal 8 angka 13a Pasal 36 menurut Pasal I angka 38 UU 4/2026; Pasal 8 angka 15 (Pasal 37 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 39 UU 4/2026; Pasal 8 angka 16a menurut Pasal I angka 40 UU 4/2026; Pasal 8 angka 16a Pasal 37B menurut Pasal I angka 40 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19a menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19a Pasal 41 menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19b menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19b Pasal 42 menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19c menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19c BAB XA menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19d menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 19d Pasal 47A menurut Pasal I angka 41 UU 4/2026; Pasal 8 angka 20 (Pasal 48B UU 21/2011) menurut Pasal I angka 42 UU 4/2026; Pasal 8 angka 21 (Pasal 49 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 43 UU 4/2026; Pasal 8 angka 21a menurut Pasal I angka 44 UU 4/2026; Pasal 8 angka 21b menurut Pasal I angka 44 UU 4/2026; Pasal 8 angka 4 (Pasal 6 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 29 UU 4/2026; Pasal 8 angka 5 (Pasal 8B UU 21/2011) menurut Pasal I angka 30 UU 4/2026; Pasal 8 angka 5a menurut Pasal I angka 31 UU 4/2026; Pasal 8 angka 5a Pasal 8C menurut Pasal I angka 31 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7 (Pasal 10 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 32 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7a menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7a Pasal 11 menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7b menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7b Pasal 12 menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7c menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7c Pasal 13 menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7d menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 7d Pasal 14 menurut Pasal I angka 33 UU 4/2026; Pasal 8 angka 9 (Pasal 17 UU 21/2011) menurut Pasal I angka 34 UU 4/2026; Pasal 8 angka 9a menurut Pasal I angka 35 UU 4/2026; Pasal 8 angka 9a Pasal 18 menurut Pasal I angka 35 UU 4/2026; Pasal 8 angka 9b menurut Pasal I angka 35 UU 4/2026; Pasal 8 angka 9b Pasal 21A menurut Pasal I angka 35 UU 4/2026

Sitasi: Pasal 8 UU 4/2023

  • Pasal 8 (kalimat pembuka)

    Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Le…

  • Pasal 8 angka 1

    1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 2

    2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 3

    3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 4

    4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 5

    5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 6

    6. Penjelasan Pasal 9 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

  • Pasal 8 angka 7

    7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 8

    8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 9

    9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 10

    10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 11

    11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 12

    12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 13

    13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 14

    14. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 368 sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 15

    15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 16

    16. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 17

    17. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 18

    18. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 19

    19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 20

    20. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 48A dan Pasal 48B yang berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 21

    21. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 22

    22. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 8 angka 23

    23. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Semua satuan turunan dalam Pustaka Hukum

PDF naskah resmi, halaman 70

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH