Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VII — ASURANSI USAHA BERSAMA · BAB VII Bagian Keempat — Organ Usaha Bersama · BAB VII Bagian Keempat Paragraf 1 — RUA

Pasal 63

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Setiap anggota di setiap wilayah pemilihan berhak dipilih menjadi peserta RUA. (2) Penentuan anggota di setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data domisili terakhir yang tercatat pada sistem Usaha Bersama. (3) Untuk dapat dipilih menjadi peserta RUA, anggota harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengalaman organisasi; d. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah, atau kepala/wakil kepala daerah; e. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. (4) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. memiliki polis asuransi yang masih aktif dan berlaku serta yang memiliki nilai tunai; b. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah berjalan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; c. polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun setelah tanggal pembentukan Panitia Pemilihan; dan d. tidak menjadi peserta RUA untuk 2 (dua) periode berturut-turut pada periode sebelumnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 63 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 314

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH