Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIV — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 204 angka 8 (Pasal 28 UU 1/2013)

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengaturan terhadap LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyiapkan infrastruktur pembinaan dan pengawasan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan Pemerintah Daerah provinsi melakukan upaya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 204 angka 8 (Pasal 28 UU 1/2013) UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 409

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH