Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XIV — LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 204 angka 9

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) LKM skala usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. laporan keuangan berkala; b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi LKM yang memenuhi syarat tertentu; dan c. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2) LKM skala usaha kecil wajib menyampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. laporan keuangan berkala; dan b. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (3) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 204 angka 9 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 410

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH