Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VIII — PROGRAM PENJAMINAN POLIS · BAB VIII Bagian Kelima — Penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Bermasalah · BAB VIII Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi

Pasal 97

UU 4/2023 — PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian diubah)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Pengendali, pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, serta pegawai dan mantan pegawai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi. (2) Pengendali, pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, serta pegawai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 97 UU 4/2023

PDF naskah resmi, halaman 339

Status regulasi

Berlaku (sebagian diubah) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 341 UU 4/2023 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12-01-2023); JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id, dicek 17-10-2026 WIB): Status Berlaku, ditetapkan dan diundangkan 12-01-2023, LN 2023/4, TLN 6845; diubah dengan UU 4/2026; mencabut UU 11/1992 dan mencabut sebagian UU 37/2004

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 17 Oktober 2026.

Status di JDIH